Lembaga ‘Abu Lapar’ Desak DPRD Buton Utara Percepat Hak Angket 

182

Buton Utara, Tabloidbongkar.com –  Polemik yang terjadi di Kabupaten Buton Utara beberapa waktu lalu merupakan suatu dinamika politik yang mesti dijunjung tinggi.

Saat diwawancarai beberapa waktu lalu melalui telepon selulernya, Asron Putra  mengungkapkan,” Dinamika tersebut tidak hanya dipandang sebagai perseteruan antar eksekutif dan legislatif, tetapi juga merupakan tuntutan dan perlawanan rakyat yang menggugat perubahan sesuai visi misi pemerintahan Abu Hasan-Ramadio,” jelasnya.

Menurut Kabid Humas Aliansi Buton Utara Lintas Pemuda dan Rakyat (ABU LAPAR) tersebut menambahkan,” Ketidakpuasan rakyat atas pemerintahan itu berbuntut pada gerakan massa secara massif. Atas tuntutan dan desakan massa, DPRD Buton Utara segera mengambil sikap membentuk Pansus terkait dugaan pungli dan pelanggaran UU ASN, sebagai upaya semi-yuridis pihak legislatif untuk menjawab aspirasi, buah dari perlawanan rakyat Buton Utara,” ujarnya.

Namun sangat disayangkan, Pansus yang seharusnya bekerja maksimal, dalam tempo 14 hari, mandul dan kami nilai tidak maksimal dalam bekerja menjawab tuntutan rakyat pasca gerakan massif Maret lalu.

Eksistensi Pansus tersebut mulai kehilangan fungsi sekaligus kontrol atas kebijakan Pemda. Seharusnya pada 22 Maret, telah ada upaya-upaya untuk ‘mengadili’ Kepala Daerah sebagai eksekutif sesuai tujuan awal pembentukan pansus yang dimaksud.

“Hal inilah yang harus dipertegas,” ungkapnya.

Untuk menegaskan hal tersebut, ” Kami nyatakan sikap bahwa : 1. Pansus DPRD Butur harus segera gelar hak angket sesingkat-singkatnya. 2. DPRD Butur harus nyatakan sikap ke publik untuk konsisten menindak tegas pelanggaran kepala daerah sesuai tupoksinya. 3. Bila pansus tersebut tidak segera ambil sikap tegas, maka kami bersama rakyat yang melawan akan nyatakan mosi tidak percaya terhadap DPRD Butur karena tidak konsisten menjalankan tugas,”pungkasnya. (H)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY