Rabu, 22 November 2017 | Pukul 05:51 WIB

Rabu, 22 November 2017 | Pukul 05:51 WIB

Jumat, 10 November 2017 | 19:44 WIB

Dave Laksono: Penetapan Tersangka Terhadap Ketua DPR Harus Objek Hukum Berbeda

Jakarta,Tabloidbongkar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Golkar itu kembali dijerat dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Wakil Sekjen Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan, penetapan tersangka untuk Setya Novanto sejatinya dalam kasus atau objek hukum yang berbeda. Pasalnya kata Dave, penetapan tersangka pertama telah gugur di praperadilan.

“Status hukum Ketum (Setya Novanto) ini sudah memenangkan di praperadilan. Jadi statusnya semua kan sudah gugur. Kalau KPK menetapkan lagi ya harusnya dengan objek hukum yang berbeda. Kalau objeknya sama ya sama lagi dong tinggal diajukan lagi di Praperadilan,” ujar Dave saat dihubungi, Jumat (10/11/2017).

Meski demikian Dave mengaku masih menunggu surat dari KPK terkait penetapan tersangka tersebut. Pihaknya kata Dave akan melihat proses hukum dan mekanisme penetapan tersangkanya. “Kita masih menunggu surat tersebut. Penetapan tersangkanya seperti apa dan proses hukum seperti apa. Belum ada pemeriksaan, pemeriksaan terus ditersangkakan lagi,” jelasnya.

Namun kata Dave, pihaknya masih menunggu arahan dari Ketua Umum terkait sikap Partai Golkar ke depannya. “Kita masih menunggu arahan dari Ketua Umum. Kan sudah mengetahui hal ini sudah jauh-jauh hari. Cuma kan masih mengatur strategi dan jadwalnya seperti apa. Kita nanti kan dulu arahnya seperti apa. Baru menentukan sikap secara keseluruhan,” jelasnya.

“Partai Golkar ini kan partai besar, apalagi mau menghadapi perhelatan Pilkada 2018. Pilpres dan juga Pileg. Semua hal yang berkaitang dengan Golkar secara institusi harus dipertimbangkan secara matang-matang,” tambahnya.

Dalam kasus ini, Setya Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Komentar